persekongkolan

Persekongkolan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bertindak bersama demi mencapai tujuan tertentu, biasanya tujuan yang melibatkan pelanggaran hukum atau manfaat tidak sah. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan tindakan kolusi atau kerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan tindak pidana, maupun dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam hukum pidana Indonesia, persekongkolan dapat menjadi unsur dalam hukuman bagi mereka yang bersikap bersama-sama melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum karena bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana, menggerakkan, membantu, atau ikut merencanakan. Pasal 56 KUHP mengatur tanggung jawab bagi orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Dengan demikian, tidak hanya pelaku utama yang dapat dipidana, melainkan juga mereka yang terlibat dalam persekongkolan meski tidak melakukan tindakan pidana itu sendiri.

Dalam konteks persaingan usaha, persekongkolan merujuk pada praktik kartel atau kolusi antara pelaku usaha untuk menetapkan harga, membagi pasar, membatasi produksi, atau melakukan tender palsu. Praktik semacam ini dilarang keras oleh hukum persaingan (seperti Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung tingkat pelanggaran dan negara hukum yang bersangkutan.

Ciri umum persekongkolan meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak terlibat, adanya niat melanggar hukum, serta adanya dampak merugikan pihak lain, pasar, atau konsumen. Istilah ini sering dipakai secara sinambung dengan konspirasi, meskipun konteks hukum dapat berbeda-beda tergantung sistem hukum dan bidang aplikasinya.