ketelusan

Ketelusan adalah prinsip bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan lembaga publik maupun pelaku swasta yang berdampak pada publik seharusnya dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi. Ketelusan mencakup kejelasan tujuan, proses, data, dan kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta memungkinkan pihak terkait untuk mengawasi dan berpartisipasi.

Dalam tata kelola publik, ketelusan bertujuan untuk mengurangi kekuasaan diskresioner, menurunkan korupsi, dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Ia mengandalkan akses informasi, portal data terbuka, prosedur anggaran dan pengadaan yang jelas, daftar resmi, dan dokumentasi proses pengambilan keputusan. Indonesia memiliki kerangka hukum seperti UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan inisiatif untuk menerbitkan data serta anggaran; mekanisme serupa juga ada secara global.

Dalam bisnis dan masyarakat sipil, ketelasan meningkatkan kepercayaan, kepercayaan investor, dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Perusahaan mengungkapkan laporan keuangan, risiko, dan struktur tata kelola; masyarakat sipil dan media mengawasi kinerja dan pelaksanaan anggaran. Data terbuka dan penganggaran partisipatif adalah bentuk umum di banyak yurisdiksi.

Tantangan meliputi keseimbangan antara transparansi dengan privasi dan keamanan, potensi misinterpretasi, kebutuhan sumber daya untuk pengumpulan dan pemeliharaan data, serta ketidaksetaraan akses informasi. Jika kapasitas atau kemauan politik lemah, inisiatif transparansi dapat gagal atau bersifat superfisial.

Mengukur ketelusan melibatkan indikator seperti aksesibilitas informasi, ketepatan waktu publikasi, kelengkapan dan akurasi data, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Konsep terkait meliputi akuntabilitas dan keterbukaan.