penggusuran

Penggusuran adalah proses pemindahan paksa penduduk, pembongkaran bangunan, atau relokasi pemukiman untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau program revitalisasi kota. Otan praktiknya, penggusuran dapat melibatkan penertiban pemukiman kumuh, pengambilan lahan untuk proyek publik, atau relokasi penduduk dari area yang dinilai tidak layak huni.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, penggusuran menimbulkan masalah hak asasi manusia jika dilakukan tanpa mekanisme yang adil, tanpa ganti rugi yang layak, atau tanpa opsi tempat tinggal bagi warga terdampak. Secara umum, proses penggusuran seharusnya didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, melibatkan kajian dampak sosial, pemberitahuan kepada warga, serta upaya mitigasi dan negosiasi untuk menghindari pemindahan paksa.

Dasar hukum terkait penggusuran meliputi regulasi tata ruang, perizinan pembangunan, dan hukum hak atas tanah, dengan mekanisme pelibatan publik serta perlindungan hak warga. Praktik tersebut juga sering melibatkan kompensasi bagi terdampak dan upaya penyediaan alternatif hunian atau tempat tinggal pengganti, meskipun implementasinya bervariasi antara satu kasus dengan kasus lain.

Penggusuran kerap mendapat kritik karena dampaknya pada jaringan sosial, mata pencaharian, dan kestabilan ekonomi keluarga. Organisasi internasional menekankan bahwa penggusuran sebaiknya dihindari jika memungkinkan, dan jika dilakukan, harus mematuhi prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak, due process, konsultasi publik, kompensasi yang adil, serta penyediaan tempat tinggal pengganti.

Alternatifnya meliputi peningkatan fasilitas tanpa menggusur, penataan permukiman melalui peningkatan infrastruktur di lokasi terdampak, serta dialog berkelanjutan antara pemerintah, pengembang, dan komunitas. Penggusuran tetap menjadi isu sensitif yang menuntut keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak warga.