jurisdiksi

Jurisdiksi adalah kewenangan hukum suatu badan untuk mengatur, menilai, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Wewenang ini menentukan lembaga mana yang berwenang serta bagaimana putusan dapat diberlakukan terhadap pihak-pihak terkait. Secara praktis, jurisdiksi menegaskan batas-batas kekuasaan suatu sistem peradilan, lembaga arbitrase, atau badan administratif dalam wilayah, materi perkara, dan pihak-pihak yang terlibat.

Bentuk jurisdiksi dibedakan antara lainnya berdasarkan tiga kriteria utama: jurisdiksi wilayah (geografis), jurisdiksi materiil (jenis perkara atau bidang hukum yang diatur), dan jurisdiksi personal (pihak-pihak yang menjadi subjek yurisdiksi, misalnya warga negara atau penduduk suatu wilayah). Selain itu terdapat jurisdiksi eksklusif (hanya satu lembaga yang berwenang) versus non-eksklusif, dan konsep jurisdiksi internasional seperti jurisdiksi universal untuk beberapa kejahatan berat yang diakui secara internasional.

Di tingkat nasional, contoh umum adalah pengadilan negeri yang memiliki jurisdiksi umum di wilayah hukum tertentu, atau pengadilan agama yang berwenang atas perkara keagamaan tertentu. Secara internasional, jurisdiksi dapat ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral, prinsip comity antar negara, forum shopping, serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (exequatur). Organisasi hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau pengadilan arbitrase internasional beroperate di bawah prinsip jurisdiksi tertentu yang melibatkan negara-orang pihak.

Pembaruan lintas batas sering menimbulkan sengketa kompetensi antar lembaga. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti eksklusivitas, kekuasaan relatif, dan kerja sama antar yurisdiksi menjadi penting untuk memastikan keadilan dan efek hukum putusan.