penyidikan

Penyidikan adalah tahap formal dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu proses pengumpulan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut seseorang di pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang, seperti kepolisian negara, kejaksaan, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh undang-undang (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus yang relevan). Penyidikan diawali setelah ada informasi, laporan, atau bukti lain yang menjadi dasar untuk memulai tindakan penyidikan.

Selama penyidikan, penyidik berwenang mengumpulkan alat bukti melalui berbagai cara, termasuk pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan ahli, pemeriksaan dokumen, serta tindakan lain seperti penyitaan, penggeledahan, dan penetapan keadaan tertentu sesuai ketentuan hukum. Tersangka wajib diberi hak-hak hukum, antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang. Proses penyidikan berakhir dengan berkas perkara yang diajukan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti pada tahap penuntutan. Jika dalam penyidikan tidak ditemukan cukup bukti, kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyidikan berbeda dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap pra-penyidikan yang lebih luas dan tidak selalu menyebabkan tindakan formal terhadap tersangka, sedangkan penyidikan adalah tahap formal yang berfokus pada pengumpulan bukti untuk menentukan kemungkinan penuntutan di pengadilan. Hasil akhir penyidikan, berupa berkas perkara, menjadi dasar bagi kejaksaan untuk memutuskan apakah akan menuntut di pengadilan atau menghentikan kasus jika bukti tidak cukup.