kebangkrutan

Kebangkrutan adalah keadaan di mana individu atau badan hukum tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu atau sesuai perjanjian. Secara hukum, kebangkrutan biasanya menempatkan debitur di bawah pengawasan pengadilan atau kurator dengan tujuan melindungi kreditor sambil menilai opsi penyelesaian utang, baik melalui likuidasi maupun restrukturisasi.

Penyebabnya beragam: beban utang berlebih, kegagalan operasional, manajemen yang buruk, fluktuasi pendapatan, dan kondisi ekonomi yang melemah. Dampaknya luas, mencakup kehilangan kendali atas aset, pembatasan kegiatan usaha, penurunan kredit, dan kerugian bagi kreditor serta kolega bisnis.

Proses kebangkrutan umum meliputi pengajuan permohonan ke pengadilan, pemberian perlindungan terhadap tindakan penagihan, penunjukan kurator atau pengelola harta pailit, dan penentuan langkah selanjutnya. Opsi utama adalah likuidasi aset untuk membayar kreditor atau penyusunan rencana restrukturisasi utang yang memungkinkan kelangsungan operasional.

Tipe kebangkrutan biasanya dibedakan antara kebangkrutan perorangan dan kebangkrutan korporasi, serta antara proses likuidasi dan restrukturisasi. Konsekuensi hukum meliputi penghapusan sebagian utang, pembatasan akses kredit di masa datang, dan dampak reputasi yang signifikan bagi debitur.

Di Indonesia, kebangkrutan dan PKPU diatur melalui hukum kepailitan dan PKPU, dengan jalur pengadilan niaga dan mekanisme bagi kreditor untuk membentuk komite kreditor.