delimitasi

Delimitasi adalah proses menetapkan batas atau limit suatu wilayah, yurisdiksi, hak kelola sumber daya, atau area administratif. Secara hukum dan perencanaan, delimitation merujuk pada penentuan batas resmi yang kemudian bisa diakui secara hukum maupun ditandai secara fisik melalui demarkasi. Dalam konteks nasional, istilah ini sering dipakai untuk batas wilayah negara, batas administratif, maupun batas maritim.

Delimitasi dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk delimitation territorial (batas negara atau batas antarprovinsi), delimitation administratif (pembagian wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten/kota), delimitation pemilu atau wilayah pemilihan (penentuan daerah pemilihan), serta delimitation maritim (batas laut, Zona Ekonomi Eksklusif, dan wilayah perairan lainnya). Masing-masing jenis menyesuaikan kerangka hukum, data geospasial, dan tujuan pemerintahan atau diplomasi.

Proses delimitation biasanya melibatkan pengumpulan data geospasial dan demografis, penyusunan peta dan kerangka hukum, konsultasi dengan pihak terkait, negosiasi, serta persetujuan melalui undang-undang, perjanjian nasional, atau perjanjian internasional. Dalam konteks internasional, batas dapat ditetapkan melalui perjanjian bilateral, arbitrase, atau putusan pengadilan internasional, dan pada bidang kelautan melalui hukum laut internasional.

Perbedaan antara delimitation dan demarcation sering dijelaskan sebagai proses dan penandaan lapangan. Delimitasi dapat diikuti demarkasi untuk menandai batas di lapangan. Delimitasi juga menimbulkan tantangan seperti ketelitian data, representasi yang adil, sengketa interpretasi hukum, serta risiko praktik tidak adil pada konteks pemilu.

Delimitasi berperan penting dalam tata kelola wilayah, kedaulatan, dan pemanfaatan sumber daya, serta terkait erat dengan hukum internasional, perencanaan wilayah, dan administrasi publik.