pendudukan

Pendudukan adalah tindakan menguasai secara efektif suatu wilayah atau entitas politik oleh pihak lain, biasanya melalui kekuatan militer, dengan tujuan menjaga keamanan, mengendalikan wilayah, atau menjalankan administrasi sementara selama konflik. Pendudukan bersifat sementara dan berbeda dari kedaulatan yang sah; negara pendudukan tidak memperoleh hak atas kedaulatan wilayah tersebut, meskipun memiliki kendali nyata atas pemerintahan dan infrastruktur.

Secara hukum, pendudukan diatur dalam hukum kemanusiaan internasional. Peraturan utama mencakup Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa Keempat beserta protokolnya. Hukum tersebut menekankan bahwa pendudukan adalah keadaan sementara, penduduk harus dilindungi, dan pendudukan tidak boleh menghapuskan hak-hak warga sipil. Negara pendudukan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kebutuhan pokok warga sipil, menghormati hukum yang berlaku di wilayah tersebut sebelum pendudukan, dan menghindari tindakan yang dapat dianggap pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan perang.

Secara historis, pendudukan sering terjadi dalam konteks konflik antara negara berdaulat. Contoh klasik meliputi pendudukan militer asing selama perang, seperti pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942–1945, serta era kolonial di mana suatu wilayah berada di bawah kendali kekuasaan asing. Setelah sengketa berakhir, pendudukan bisa diakhiri melalui gencatan senjata, negosiasi, atau kemerdekaan wilayah tersebut.

Penggunaan istilah pendudukan juga bisa merujuk pada okupasi wilayah secara politik atau administratif dalam konflik kontemporer, di mana status akhir wilayah tersebut diselesaikan melalui perundingan, pertimbangan hukum, dan proses diplomatik.