retribusi

Retribusi, dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, adalah iuran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan publik tertentu atau atas penggunaan fasilitas milik daerah. Retribusi termasuk pendapatan asli daerah dan berbeda dari pajak karena berlandaskan pada adanya layanan yang diterima atau penggunaan aset publik, bukan pada kemampuan wajib pajak secara umum.

Dasar hukum retribusi meliputi undang‑undang dan peraturan daerah. Secara umum, pemerintah daerah menggunakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai kerangka regulasi, lalu menetapkan Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tata cara penetapan tarif, mekanisme penarikan, sanksi, serta fasilitas pembayaran. Tarif retribusi ditetapkan dengan prinsip keadilan, wajar, efisien, dan tidak diskriminatif, serta berorientasi pada biaya pelayanan yang sebenarnya.

Retribusi dibedakan menurut jenis layanan atau penggunaan fasilitas. Umumnya terdapat Retribusi Jasa Umum untuk layanan publik yang disediakan pemerintah secara umum, Retribusi Jasa Usaha untuk layanan terkait kegiatan usaha daerah, serta retribusi perizinan tertentu dan retribusi penggunaan fasilitas milik daerah. Contoh umum meliputi biaya layanan administrasi perizinan, pengurusan dokumen resmi, dan penggunaan fasilitas umum seperti area parkir atau fasilitas perizinan tertentu. Besaran tarif dan persyaratan pembayaran diatur melalui perda daerah masing‑masing.

Tujuan utama retribusi adalah menutup sebagian biaya penyediaan layanan publik dan pemanfaatan aset daerah, sehingga mendukung pembiayaan layanan publik yang berkelanjutan. Penetapannya perlu transparan dan akuntabel, dengan evaluasi berkala untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan warga dan kualitas layanan.