ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah bidang kebijakan yang mencakup pekerjaan, hak-hak pekerja, perlindungan kerja, keselamatan kerja, pelatihan, dan hubungan industrial. Dalam konteks Indonesia, ketenagakerjaan berupaya meningkatkan lapangan kerja, menjaga kesejahteraan pekerja, serta membangun hubungan kerja yang adil antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ruang lingkupnya meliputi kontrak kerja, upah minimum, jam kerja, cuti, jaminan sosial, pelatihan vokasional, serta program yang melibatkan sektor formal dan informal.

Landasan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta perubahannya. Reformasi signifikan juga datang lewat UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) yang menata hubungan kerja, outsourching, kontrak kerja, dan kemudahan berusaha. Kebijakan ketenagakerjaan dioperasikan melalui regulasi nasional, peraturan daerah, serta kebijakan sektoral yang relevan.

Institusi terkait meliputi Kementerian Ketenagakerjaan beserta Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, kantor dinas tenaga kerja daerah, dan badan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Program utama mencakup pelatihan kerja, magang, vokasi, serta jaminan sosial pekerjaan, termasuk asuransi kecelakaan kerja, pensiun, dan jaminan hari tua.

Hubungan industrial diatur untuk memberi hak membentuk serikat pekerja, perundingan bipartit, serta penyelesaian perselisihan secara damai. Perlindungan hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan kepatuhan terhadap standar kerja menjadi fokus untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan berusaha dan perlindungan tenaga kerja.

Tantangan yang dihadapi meliputi dominasi sektor informal, kesenjangan upah antardaerah, dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Perkembangan ekonomi digital dan dampak pandemi juga memengaruhi kebijakan serta pelaksanaan program ketenagakerjaan.