pertanahan

Pertanahan merujuk pada administrasi tanah di Indonesia, mencakup kebijakan, kelembagaan, dan kegiatan terkait kepemilikan, penggunaan, pendaftaran tanah, pemetaan, dan pengelolaan sumber daya tanah dalam kerangka pembangunan nasional dan perencanaan ruang.

Kerangka hukum pertanahan berpusat pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan hak-hak atas tanah dan peran negara dalam pengelolaan tanah. Seiring waktu, peraturan mengenai pendaftaran tanah, penerbitan hak, dan perencanaan penggunaan lahan disempurnakan melalui amandemen dan perundangan sektor terkait. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengelola pertanahan, termasuk pendaftaran hak atas tanah serta registrasi aset tanah.

Komponen inti pertanahan meliputi jenis-jenis hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan), pendaftaran tanah (sertifikat tanah), pemetaan cadastral, dan perencanaan ruang. Program pemerintah bertujuan menformal-kan kepemilikan tanah adat atau informal, menyelesaikan sengketa, serta mendukung pemanfaatan tanah yang efisien. Kebijakan Satu Peta dan registrasi digital membantu menyelaraskan data spasial.

Kantor pertanahan di tingkat kabupaten/kota dan kantor wilayah ATR/BPN melaksanakan pendaftaran dan penerbitan sertifikat, sedangkan data dikelola untuk akses publik, penetapan hak atas tanah, dan pencatatan transaksi. Sistem pertanahan mendukung keamanan hak atas tanah dan perencanaan pembangunan yang adil.

Tantangan pertanahan meliputi pemukiman informal, sengketa batas, tumpang tindih klaim, dan efisiensi administrasi. Reformasi berfokus pada transparansi, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agraria untuk meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah serta perencanaan penggunaan lahan.