nonkementerian

Nonkementerian, dalam konteks pemerintahan Indonesia, merujuk pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). LPNK adalah lembaga negara yang tidak berada di bawah kementerian tertentu dan biasanya memiliki mandat nasional yang melampaui satu bidang kementerian. Lembaga ini didesain untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, atau layanan publik yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

Cakupan LPNK mencakup badan, lembaga teknis non-kementerian, komisi, dan institusi lain yang berfungsi di tingkat nasional. Peranannya bisa berfokus pada implementasi program, evaluasi kinerja, penelitian kebijakan, atau pengawasan atas pelaksanaan regulasi di berbagai sektor. Karena kedudukannya yang lebih mandiri, banyak LPNK memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berbeda dari kementerian.

Kepala LPNK biasanya diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau kabinet, dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Otonomi administratif dan manajemen internalnya dapat bervariasi, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut. Hubungan dengan kementerian terkait atau dengan kementerian koordinator juga bisa berbeda-beda, tergantung fungsi serta mandat lembaga.

Secara umum, konsep nonkementerian menandai perbedaan antara pembentukan kebijakan umum yang dilakukan kementerian dengan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang dijalankan oleh lembaga non-kementerian. Dalam praktiknya, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas publik.